Bapperida Selenggarakan Asistensi Penginputan Indikator Utama Pembangunan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Melalui Aplikasi Aksara
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Asistensi Penginputan Indikator Utama Pembangunan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Melalui Aplikasi Aksara, bertempat di Ballroom Palace Lantai III Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Senin (09/11/2026).
Kepala Bapperida Prov. Kalteng Syahfiri dalam sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa selama satu dekade sebelumnya, program-program penanganan perubahan iklim di Indonesia sebagian besar berfokus pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Baca juga : Bapperida Gelar Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalteng Periode 2026-2030“Kita menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, tidak hanya terkait degradasi lingkungan, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim” ungkap Syahfiri
Ditambahkannya Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim dikembangkan sebagai pendekatan terpadu yang mengintegrasikan agenda lingkungan dengan agenda pembangunan sosial dan ekonomi.
“Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.” imbuh Syahfiri.
Syahfiri menegaskan sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 melalui Perpres No. 12 Tahun 2025, pendekatan Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim telah diarusutamakan sebagai prioritas nasional. Keduanya menjadi landasan strategis dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di berbagai sektor.
“Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk menyusun rencana aksi yang konkret serta menerapkan kebijakan dan program yang mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan terhadap risiko iklim.” tegas Kepala Bapperida Prov. Kalteng.
Diakhir sambutannya, Syahfiri menyampaikan bahwa Pembangunan rendah karbon perlu diintegrasikan dalam program pembangunan daerah, seperti pengelolaan sampah, pertanian, peternakan, dan perlindungan hutan. Program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan memperkuat ketahanan lingkungan. Untuk memastikan kontribusinya terukur, pemerintah daerah perlu menerapkan penandaan anggaran (budget tagging) dengan target, keluaran, dan hasil yang jelas.
Aplikasi AKSARA mendukung pencatatan dan pemantauan capaian pembangunan rendah karbon serta pembangunan berketahanan iklim secara berkala. Melalui data dan bukti pelaksanaan, AKSARA memperkuat evaluasi, kolaborasi lintas sektor, serta penyelarasan program dengan target dalam RPJMN dan RPJMD. “Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran daerah dapat lebih terarah dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi.” pungkas Syahfiri.
Hadir dalam asistensi tersebut, Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bappedalitbang/Bapperida Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Sekretaris Bapperida Prov. Kalteng Maulana Akbar, Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama Bapperida Prov. Kalteng Yoyo, Sekretariat LCDI Kementerian PPN/ Bappenas, Direktorat LH Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Aksara Pemerintah Prov. Kalteng. (10_D)