Bapperida Gelar Coaching Clinic 7 Implementasi SSK Program PPSP

Palangka Raya — Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Coaching Clinic 7 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bertempat di Aula Lantai II Bapperida Prov. Kalteng, Palangka Raya, (09/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan program sekaligus penyelarasan langkah pembangunan sanitasi berkelanjutan.

Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, dalam sambutan sekaligus membuka acara menekankan pentingnya penguatan layanan sanitasi melalui pemantauan, evaluasi, dan perencanaan tindak lanjut yang terukur. Pemerintah kabupaten diminta memastikan pembangunan sanitasi menghasilkan layanan yang aman, berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Baca juga : Dharma Wanita Persatuan Bappedalitbang Prov. Kalteng Gelar Sertijab

Coaching Clinic 7 merupakan tindak lanjut Coaching Clinic 6 yang dilaksanakan pada 11–12 Juni 2026. Pembahasan difokuskan pada tahapan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan atau Milestone 4, termasuk pemantauan uji coba model layanan dalam skala lebih luas di Kabupaten Kapuas dan Seruyan serta evaluasi perkembangan layanan di 10 kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Mas, Barito Utara, Lamandau, Katingan, Murung Raya, Barito Timur, Barito Selatan, Sukamara, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat.

Dikesempatan yang sama, Syahfiri menyampaikan bahwa arah  kebijakan  nasional  tahun  2025-2029  di  bidang sanitasi  (air  limbah  domestik)  yaitu  sanitasi  aman  dan berkelanjutan sebesar 30%, berfokus pada penyediaan infrastruktur, serta mendorong penyediaan layanan dan menerapkan prinsip aman, berkelanjutan, inklusif, dan sesuai karakteristik wilayah.

“Di bidang persampahan, arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah 85% Rumah Tangga dengan Layanan   Pengumpulan Sampah, serta 38% Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah” ungkap Syahfiri.

Peran PPSP dalam mendukung pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 adalah: menciptakan lingkungan yang mendukung dalam penyediaan layanan sanitasi aman dan berkelanjutan; mendorong pelibatan dan partisipasi berbagai pihak dalam penyediaan layanan sanitasi aman dan berkelanjutan; meningkatkan komitmen daerah dalam pembangunan sanitasi yang inklusif; mengoptimalkan peran provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam  mendukung pelaksanaan pembangunan sanitasi di daerah; serta mensinergikan perencanaan pembangunan sanitasi untuk mencapai target RPJMN bidang sanitasi.

Ditambahkan Syahfiri, untuk Kabupaten Kapuas dan Seruyan selaku kabupaten Implementasi SSK tahapan Milestone 4, agar melengkapi hasil kegiatan sesuai RKTL yang telah disusun pada saat Kick off Meeting kabupaten, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi mengacu pada Form Monitoring Milestone 4.

“Kabupaten  Gunung  Mas,  Barito  Utara, Lamandau, Katingan, Murung Raya, Barito Timur, Barito Selatan, Sukamara, Kotawaringin  Timur  dan  Kotawaringin  Barat agar  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  layanan skala diperluas untuk mencapai layanan sanitasi berkelanjutan (tahapan lanjutan Milestone 4), dengan mengacu pada panduan/petunjuk teknis monev modul layanan sanitasi, serta menyusun pelaporan monev dan rencana implementasi perbaikan di tahun selanjutnya” ungkap Syahfiri.

Ketertiban pelaporan juga menjadi perhatian. Pokja di 12 kabupaten diminta menyampaikan laporan pelaksanaan implementasi SSK setiap Juli dan November kepada Pokja PPAS nasional, Pokja PPAS provinsi, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Tengah. Laporan periode November harus disampaikan paling lambat minggu kedua Desember 2026.

Diakhir sambutannya Kepala Bapperida Prov. Kalteng menyampaikan Kabupaten Barito Timur, Murung Raya, dan Kotawaringin Barat diminta mempersiapkan pemutakhiran dokumen SSK pada 2027. Kabupaten yang masa berlaku studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan atau Environmental Health Risk Assessment (EHRA) telah berakhir juga diminta melaksanakan survei sebagai bahan pemutakhiran dokumen tersebut.

“Penguatan koordinasi, evaluasi, dan kesiapan program ini diharapkan memastikan pembangunan sanitasi berjalan berkesinambungan. Dengan perencanaan yang selaras dan tindak lanjut yang jelas, pemerintah daerah dapat memperluas layanan sanitasi sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat” pungkas Syahfiri.

Hadir dalam Coaching Clinic 7 Implementasi SSK Program PPSP secara daring melalui zoom meeting Pokja   Perumahan,   Permukiman,   Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) Nasional, yakni PMU PPSP-Bappenas, PIU Kelembagaan dan Pendanaan- Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, PIU Advokasi dan Pemberdayaan-Kementerian Kesehatan, serta PIU Teknis-Kementerian PU. Hadir secara offline Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Prov. Kalteng Yohanna Endang S, Kepala  Instansi  vertikal/Dinas/Badan/Unit  Satuan  Kerja terkait  lingkup  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang tergabung dalam Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) Provinsi, Ketua Pokja    PPAS/PKP/AMPL/Sanitasi Kabupaten Kapuas, Seruyan, Gunung Mas, Barito Utara, Katingan, Lamandau, Murung Raya, Barito Timur, Barito Selatan, Sukamara, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur, beserta  Kepala  Dinas/Badan/Unit  Satuan  Kerja  terkait atau yang mewakili. (10_D)