Bapperida Gelar Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal 2026-2029
Palangka Raya — Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, menegaskan bahwa rencana aksi pangan dan gizi harus dapat dilaksanakan melalui program yang terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi lintas perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Tahun 2026–2029 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026).
Baca juga : BAPPERIDA Kalteng Gelar Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029, Libatkan Seluruh Pemangku KepentinganSyahfiri menyampaikan, pembangunan pangan dan gizi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Persoalannya tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan, tetapi juga keterjangkauan, pola konsumsi, pelayanan gizi, sanitasi, lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, luas wilayah dan keragaman kondisi geografis Kalimantan Tengah memerlukan keterpaduan program agar pemerataan akses pangan dan pelayanan gizi dapat menjangkau masyarakat, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
“Penyusunan RAD-PG ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapperida sebagai koordinator perencanaan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan pangan dan gizi,” ujarnya.
Ia menekankan tiga perhatian utama dalam penyusunan rencana aksi, yakni penguatan analisis kondisi pangan dan gizi daerah berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, penentuan prioritas dan penyusunan rencana aksi, serta penguatan komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah.
Syahfiri mendorong agar RAD-PGBPSDL selaras dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyelarasan tersebut diarahkan untuk mendukung perbaikan gizi, pencegahan stunting, dan penguatan ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan bahan pangan lokal, termasuk ikan sungai dan kalakai.
Pemanfaatan potensi lokal diharapkan turut memperkuat rantai pasok petani, nelayan, dan UMKM. Di sisi lain, ia menekankan perlunya pengawasan keamanan pangan, kualitas gizi, serta kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), disertai pemantauan dan pelaporan yang akuntabel.
Ia mengingatkan agar setiap aksi memiliki indikator, data dasar, target tahunan, perangkat daerah penanggung jawab, dan sumber pendanaan yang memungkinkan. Rencana aksi juga perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaannya.
Syahfiri mengharapkan forum ini menjadi momentum untuk membangun kesepahaman mengenai arah penyusunan rencana aksi, mekanisme pengumpulan data, dan pembagian peran perangkat daerah. Hasilnya diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pembangunan pangan dan gizi yang tepat sasaran menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan juga Staf Teknis lingkup Bapperida Prov. Kalteng, Tenaga Ahli Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Narida Nilasari yang hadir secara daring serta Dinas/badan terkait. (10_D)