Sekda Kalteng Linae Victoria Aden didampingi Kepala Bapperida Kalteng Syahfiri dan Sahli Bid Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko

Rakordalev Triwulan III, Pemprov Kalteng Tekankan Percepatan Anggaran dan Kualitas Pembangunan

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (RAKORDALEV) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan 3 Tahun 2026 bertempat di Aula Bapperida Prov. Kalteng, Kamis (19/11/2026)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2026 dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan. Setiap belanja daerah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga : Kepala Bappedalitbang mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah dalam acara Tour konser Isen Mulang 2024 Semarak Hiburan Rakyat Penuh Berkah di Bumi Tambun Bungai Taman Kota Sampit.

Arahan tersebut menjadi pokok sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2026.

Kepala Bapperida Prov. Kalteng Syahfiri saat menyampaikan laporan

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2026 yang tersisa kurang dari satu setengah bulan perlu dimanfaatkan secara optimal. Perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan mutu pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.

“Pastikan setiap belanja daerah menghasilkan output yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Linae.

Rakordalev menjadi forum untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan hingga triwulan III berdasarkan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Evaluasi tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala yang memerlukan tindak lanjut serta memperbaiki strategi pelaksanaan pembangunan.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan pelayanan publik dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), yang disebut telah berjalan efektif sejak Februari 2026.

Foto bersama

Optimalisasi belanja pemerintah dilakukan melalui pengurangan kegiatan nonprioritas, penguatan kontribusi badan usaha milik daerah, serta kemudahan investasi untuk memperluas aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset, serta inovasi pelayanan dan pengelolaan pendapatan.

Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat melalui penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta mengintegrasikan Program Strategis Nasional ke dalam program kerja daerah serta melaporkan pelaksanaannya setiap semester.

Pengendalian pembangunan juga harus ditopang data yang valid, akurat, dan selaras antarsektor. Dukungan data tersebut diperlukan agar capaian pembangunan dapat dinilai secara objektif dan transparan, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan.

Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi pertumbuhan ekonomi, prevalensi stunting, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Evaluasi juga mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Melalui Rakordalev, perangkat daerah diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang segera ditindaklanjuti. Hasil evaluasi menjadi pijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program tahun berjalan dan meningkatkan ketepatan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Sementara itu Kepala Bapperida Prov. Kalteng Syahfiri dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakordalev bertujuan menghimpun data capaian target kinerja program berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2026. Evaluasi juga mencakup capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota hingga triwulan III.

Data tersebut diperlukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi bersama, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyelaraskan langkah perbaikan pelaksanaan pembangunan.

“Salah satu hasil yang diharapkan dari forum ini adalah terjaganya konsistensi antara rencana pembangunan dalam RKPD dan pelaksanaan program daerah tahun 2026. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan sekaligus penyusunan rencana berikutnya.” ungkap Syahfiri

Ditambahkan Syahfiri, Rakordalev dirancang melibatkan unsur pemerintah provinsi, instansi vertikal, perangkat daerah, serta badan perencanaan pembangunan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Pembahasan dilaksanakan melalui paparan narasumber dan sesi tanya jawab antarpemangku kepentingan.

Adapaun narasumber dalam Rakordalev ini berasal dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pusat Statistik, Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadir dalam kegiatan tersebut secara tatap muka anggota FORKOPIMDA Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, hadir secara daring, Walikota dan Bupati se-Kalimantan Tengah yang hadir secara daring. (10_D)

Share: